Surat Perjanjian

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB), BERSAMA RAKYAT MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH DPRP PROPINSI PAPUA UNTUK FASILITASI TRANSPORT KE JAKARTA ATAS KEDATANGAN PRESIDEN AS BARACK OBAMA UNTUK MENYERAHKAN ASPIRASI RAKYAT PAPUA BARAT

Jayapura Papua 18 Maret 2010. Ratusan masa aksi rakyat Papua melakukan demonstrasi dan duduki di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Dalam aksi kali ini, masa aksi yang tergabung dari berbagai organisasi perjuangan yang di akomodir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), bersama rakyat Papua dalam orasi nya menuntut DPRP fasilitasi tiket ke Jakarta atas kedatangan presiden AS Barak Obama untuk menyerahkan aspirasi kepada presiden AS yang akan datang di Indonesia, namun beberapa spanduk yang dibawa oleh massa aksi yang bertulisan “Rakyat Papua Menuntut Referendum, Referendum jalan terbaik bangi bangsa Papua Barat” spanduk tersebut diamankan oleh pihak kepolisian karena spanduk tersebut ada gambar bendera bintang kejora, maka dalam hal itu menyeruhkan kepada DPRP untuk fasilitasi transport ke Jakarta atas kedatangan Presiden Barak Obama guna untuk menyerahkan aspirasi rakyat kepada Presiden AS Barak Obama. Namun DPRP melakuksn diskusi antara DPRP Ketua I Yunus Wonda dengan 17 orang perwakilan rakyat di aulah DPRP Propinsi Papua pada pukul 3;45 wpb dan DPRP Ketua I Yunus Wonda mengatakan saya akan fasilitasi dengan nilai uang sebesar RP. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) untuk keberangkatan tim serahkan aspirasi kepada Presiden AS Barak Obama di Jakarta. Demikian DPRP Ketua I Yunus Wonda katakan juga kita bersama akan membawah aspirasi rakyat kepada preseiden AS

Kota Numbay sempat macet di berbagai akses jalan dan lumpuh segalah aktifitas, masa aksi rakyat Papua datang dari berbagai sector di kota Port Numbay, aksi dimulai pada pukul 08:00 waktu Papua, masa aksi berkumpul di beberapa sector, setibanya masa di depan Taman Imbi masa langsung dihadang oleh kesatuan POLRI walau begitu tidak menimbulkan hal-hal yang krusial, pihak kepolisian terlihat melakukan proses pembiaran terhadap kondisi aksi.

Berikut surat Perjanjian:

SURAT PERJANJIAN

001/SP-KNPB/III/2010

Berdasarkan perkembangan informasi dan peradaban umat manusia di belahan bumi ini. Dan pentingnya nilai-nilai HAM dan DEMOKRASI di belahan bumi ini demi mewujudkan perdamaian dunia dengan sistem pemerintahan yang bersi adil, dan bermartabat.

Rakyat bangsa Papua sebagai bagian dari umat manisia yang rindu akan hal-hal kedamaian, kenyamanan, kebahagian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan realita proses penegahkan hukum, HAM dan DEMOKRASI pada rakyat Papua Barat sebagai jaminan hidup dan berpijak diatas bumi Papua sangat bertolak belakan sesuai aturang-aturan yang berlaku secara Nasional dan Internasional.

Maka pada hari ini kami semesta rakyat Bangsa Papua barat menuntut jaminan hidup, HAM dan DEMOKRASI. DPRP sebagai wakil rakyat Papua Barat segerah memberikan jaminan pasti kepada rakyat Papua Barat untuk berexpresi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dengan ini kami rakyat papua barat dan DPRP sebagai pelaku hukum di tanah papua Sepakat bahwa:

1. kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum secara lisan maupun tertulis adalah, hak asasi setiap orang, Masyarakat, dan kelompok rakyat bangsa papua barat.

2. Pembungkaman demokrasi atas nama keamanan Negara, pembangunan segerah diapuskan dari atas tanah papua dalam bentuk apapun dan ats nama siapapun.

3. Tidaka ada penangkapan, penahanan, dan pemenjarahan terhadap aktifis papua sebagai penegak demokrasi di tanah papua segerah di hapuskan.

Kami yang bertandatangan dibawa ini:

PIHAK PELAKU HUKUM (DPRP) PIHAK RAKYAT PAPUA

1. Drs. Jhon Ibo MM Ketua DPRP 2. …………………………………….. Wakil ketua 1 DPRP 3. …………………………………….. ……………………………………..

1. Elias Weah Ketua 1 KNPB 2. …………………………………….. …………………………………….. 3. …………………………………….. …………………………………….. 4. …………………………………….. …………………………………….. 5. …………………………………….. ……………………………………..

TURUT MENYEPAKATI/ SAKSI

1. ………………………………………….............
2. ………………………………………….............
3. ………………………………………….............
4. ………………………………………….............
5. ………………………………………….............
6. ………………………………………….............
7. ………………………………………….............
8. ………………………………………….............
9. ………………………………………….............
10. ………………………………………….............
11. ………………………………………….............
12. ………………………………………….............
13. ………………………………………….............
14. ………………………………………….............
15. ………………………………………….............
16. ………………………………………….............
17. ………………………………………….............

By yasons sambom

Human Rights Activist of West Papua

----------------------------------